Sabtu, 02 November 2013

DPR Berang Soal Penyadapan

Foto: DPR minta pemerintah
perkuat intelijen

ADMIN AMELIA 

Penyadapan yang diduga
dilakukan oleh Pemerintah
Amerika, terhadap komunikasi
kenagaraan di Indonesia, rupanya
ditanggapi serius oleh sejumlah
kalangan. Tidak terkecuali Dewan
Parwakilan Rakyat (DPR).


Bahkan, DPR meminta agar
intelijen lebih diperkuat lagi,
pasca kemungkinan adanya
penyadapan yang dilakukan oleh
Amerika Serikat.


"Mari kita pahami. Semua negara
melakukan kegiatan mematai,
bukan hanya Amerika. Bahkan,
Amerika sendiri sering kebobolan,"
kata Anggota Komisi I DPR Hayono
Isman kepada jurnalis, setelah
ziarah ke makam mantan Presiden
RI Soekarno di Blitar, dalam
rilisnya, Jumat, 01 November 2013.


Menurut dia, pemerintah harus
lebih teliti dan lebih memperkuat
intelijen, agar Indonesia terhidar
dari hal yang demikian (aksi
penyadapan). “Sesama negara
sahabat kok saling mematai," kata
mantan Menteri Pemuda dan Olah
Raga era 1993-1998 itu.
Namun, dia juga menyebut, aksi
penyadapan itu bisa menganggu
hubungan bilateral. Ia berharap,
intelijen di Indonesia bisa
berbenah diri, agar hal serupa
tidak terjadi.


Sementara itu, Badan Intelijen
Negara (BIN) melakukan
pendalaman terhadap
kemungkinan penyadapan oleh
Amerika Serikat. Hal itu
diungkapkan oleh Kepala BIN
Letjen TNI (Purn) Marciano
Norman.


Dia menyatakan, BIN sedang
melakukan pendalaman informasi
tersebut, dengan meminta
penjelasan "counterpart" Amerika
Serikat yang ada di Jakarta.
Di samping itu, BIN juga sedang
mencari bukti dari berbagai
sumber lainnya. Karena informasi
dari sumber terbuka, harus dicek
ulang dengan sumber lainnya.
Sehingga hasilnya akan dapat
memberikan gambaran, mengenai
ada tidaknya penyadapan
tersebut.


BIN sendiri juga mendukung
kebijakan yang dilakukan oleh
Kementerian Luar Negeri, dengan
memanggil KUAI (Kuasa Usaha Ad
Interim) Kedubes Amerika Serikat
di Jakarta untuk memperoleh
klarifikasi resmi.


Bila terbukti melakukan
penyadapan, katanya, hal itu
merupakan pelanggaran terhadap
etika diplomasi dan kedaulatan
Indonesia yang tidak selaras
dengan hubungan baik, yang
selama ini telah dibina oleh kedua
negara. ( Sindo)

Penyadapan yang diduga
dilakukan oleh Pemerintah
Amerika, terhadap komunikasi
kenagaraan di Indonesia, rupanya
ditanggapi serius oleh sejumlah
kalangan. Tidak terkecuali Dewan
Parwakilan Rakyat (DPR).


Bahkan, DPR meminta agar
intelijen lebih diperkuat lagi,
pasca kemungkinan adanya
penyadapan yang dilakukan oleh
Amerika Serikat.


"Mari kita pahami. Semua negara
melakukan kegiatan mematai,
bukan hanya Amerika. Bahkan,
Amerika sendiri sering kebobolan,"
kata Anggota Komisi I DPR Hayono
Isman kepada jurnalis, setelah
ziarah ke makam mantan Presiden
RI Soekarno di Blitar, dalam
rilisnya, Jumat, 01 November 2013.


Menurut dia, pemerintah harus
lebih teliti dan lebih memperkuat
intelijen, agar Indonesia terhidar
dari hal yang demikian (aksi
penyadapan). “Sesama negara
sahabat kok saling mematai," kata
mantan Menteri Pemuda dan Olah
Raga era 1993-1998 itu.
Namun, dia juga menyebut, aksi
penyadapan itu bisa menganggu
hubungan bilateral. Ia berharap,
intelijen di Indonesia bisa
berbenah diri, agar hal serupa
tidak terjadi.


Sementara itu, Badan Intelijen
Negara (BIN) melakukan
pendalaman terhadap
kemungkinan penyadapan oleh
Amerika Serikat. Hal itu
diungkapkan oleh Kepala BIN
Letjen TNI (Purn) Marciano
Norman.


Dia menyatakan, BIN sedang
melakukan pendalaman informasi
tersebut, dengan meminta
penjelasan "counterpart" Amerika
Serikat yang ada di Jakarta.
Di samping itu, BIN juga sedang
mencari bukti dari berbagai
sumber lainnya. Karena informasi
dari sumber terbuka, harus dicek
ulang dengan sumber lainnya.
Sehingga hasilnya akan dapat
memberikan gambaran, mengenai
ada tidaknya penyadapan
tersebut.


BIN sendiri juga mendukung
kebijakan yang dilakukan oleh
Kementerian Luar Negeri, dengan
memanggil KUAI (Kuasa Usaha Ad
Interim) Kedubes Amerika Serikat
di Jakarta untuk memperoleh
klarifikasi resmi.


Bila terbukti melakukan
penyadapan, katanya, hal itu
merupakan pelanggaran terhadap
etika diplomasi dan kedaulatan
Indonesia yang tidak selaras
dengan hubungan baik, yang
selama ini telah dibina oleh kedua
negara. ( Sindo)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar