Harus Tegas Menghadapi OPM

Organisasi Papua
Merdeka
(OPM) terus
melakukan transformasi. Mereka terus mengintensifkan berbagai cara untuk
mewujudkan cita-citanya demi
kemerdekaan Papua.


Selain menggunakan cara gerilya,
OPM juga terus memfokuskan jalur
diplomatik internasional dengan
memanfaatkan jaringan politikus di
luar negeri yang memberikan
dukungan bagi kemerdekaan Papua.
Upaya mereka kembali berbuah
hasil. Terbukti, Parlemen
Internasional untuk Papua Barat
(IPWP) telah kembali meluncurkan
sebuah grup yang diberi nama ”All
Party Parliamentary Group for West
Papua”, atau Grup Parlemen dari
semua partai untuk Papua Barat,
yang terdiri dari anggota parlemen
Inggris yang diambil dari setiap
partai politik.


Kelompok ini nantinya akan
mengadakan pertemuan rutin
membahas dua situasi, yakni hak
asasi manusia (HAM) dan status
politik Papua Barat.
Kelompok Parlemen Partai untuk
Papua Barat ini diketuai oleh Rt Hon
Andrew Smith MP, dari Partai Buruh,
yang merupakan pendiri IPWP.


Pertemuan pertama kalender
Parlemen tahun ini telah
berlangsung Rabu, 16 Oktober lalu,
di Gedung Parlemen Inggris.
Atas kondisi tersebut, Pemerintah RI
diminta reaktif untuk menanggapi
langkah propaganda yang terus
dilakukan OPM. Pasalnya, jika terus
dibiarkan, bukan tidak mungkin jika
OPM menjadi ancaman yang sangat
serius bagi kedaulatan NKRI.


“Pemerintah RI harus pro aktif,
jangan biarkan kondisi ini semakin
memburuk. Harus dilakukan langkah-
langkah strategis demi mengecilkan
peluang OPM jika masih ingin Papua
menjadi bagian dari Indonesia,”
tegas Pengamat Internasional dari
Universitas Indonesia (UI), Bantarto
Bandoro, kepada Sindonews, Rabu
(23/10/2013).


Dikatakan Bantarto, pemerintah
dalam hal ini dinilai terlalu
menganggap remeh kekuatan yang
dimiliki OPM. Padahal, kantor-kantor
perwakilan OPM di sejumlah negara
sudah banyak berdiri, termasuk
dukungan yang terus mengalir dari
sejumlah negara kepada perjuangan
rakyat Papua.
“Pemerintah harus terus memonitor
pergerakan OPM, tidak perlu
melakukan tindakan yang keras,
balaslah dengan jalur diplomasi
pula,” paparnya.
Menurutnya, Inggris, Belanda,
Australia memberikan ruang kepada
Papua, sebagai bentuk apresiasi
terhadap perjuangan rakyat Papua.


Mereka, lanjut Bantarto, bermaksud
memperjuangkan hak asasi manusia
(HAM) warga Papua yang terlihat
tergadaikan di tengah sumber daya
alam yang melimpah.
“Mereka (negara-negara pendukung
OPM) ingin memberikan kesempatan
kepada rakyat Papua untuk
menemukan jati dirinya, sekaligus
memperlihatkan kepada pemerintah,
jika RI tidak baik dalam mengurus
Papua,” bilang Bantarto.


Senada dengan Bantarto, Pengamat
Intelijen, AC Manulang, juga
meminta agar Pemerintah Indonesia
mewaspadai jalur diplomasi yang
dijalankan OPM. Saat ini, OPM terus
mencoba mencari dukungan dari
Australia, AS, Uni Eropa.
Ia juga mengatakan, keberadaan
pangkalan militer AS di Australia
semakin memperjelas keinginan
negara Paman Sam dan Australia
melepaskan Papua dari Indonesia.


“Walaupun dalam berbagai forum
internasional, kedua negara ini
mendukung Papua dalam wilayah
Indonesia, tetapi secara diam-diam
memberikan dukungan ke OPM.
Kasusnya sama seperti lepasnya
Timor-Timur dari NKRI,” jelas
Manullang.
Selain itu, kata Manullang, gerakan
OPM juga mendapat dukungan dari
gerakan misionaris internasional.
“Gereja biasanya bermain di dua
kaki, bekerja kemanusiaan, tetapi
juga politis yaitu mendukung OPM,”
pungkasnya.