Indonesia Sasaran Penyadapan

Jakarta : Informasi rahasia
yang dibocorkan mantan konsultan
Badan Keamanan Nasional Amerika
Serikat (NSA), Edward Snowden,
bahwa terdapat 90 negara,
termasuk Indonesia, yang disadap
oleh badan intelijen AS dan
Australia sontak memunculkan
indikasi bahwa Indonesia adalah
sasaran penyadapan.

Indonesia adalah bangsa yang
besar, baik dari luas wilayah
maupun jumlah penduduknya.
Letak geografisnya amat strategis,
Indonesia tumbuh sebagai negara
demokrasi terbesar ketiga setelah
Amerika Serikat (AS) dan India.
Indonesia juga merupakan negara
berpenduduk Muslim terbesar di
dunia. Belum lagi dinamika di
Tanah Air tak jarang menjadi
perhatian masyarakat dunia, dan
banyak kepentingan asing di
negeri ini, seperti penanam modal
asing atau perwakilan asing.

Kondisi geopolitik dan geostrategis
seperti itu tak heran bila
menjadikan Indonesia sebagai
sasaran penyadapan bagi pihak
asing yang memiliki berbagai
kepentingan di Indonesia.
Pihak asing selalu ingin tahu lebih
dahulu atas berbagai hal yang
terjadi di Indonesia termasuk
berbagai kecenderungan yang
bakal terjadi.
Mantan petinggi Badan Intelijen
Stategis (BAIS) TNI, Mayjen (Purn)
Glenny Kairupan, menyatakan
bahwa Indonesia memang menjadi
sasaran penyadapan oleh berbagai
kalangan asing karena Indonesia
sangat strategis.

Apalagi, ia menilai, saat ini
merupakan era perang teknologi.
Bangsa yang unggul dalam
teknologi, termasuk teknologi
penyadapan, bisa mendapatkan
informasi dan pengetahuan yang
lebih banyak dibandingkan dengan
negara lain.

Perwira tinggi di Direktorat B
Urusan Luar Negeri BAIS TNI itu
menyatakan, perlu kemampuan
untuk melakukan pengamanan dan
menangkal penyadapan.
"Kita juga mesti mampu untuk
melakukan jamming dan
mengganggu komunikasi pihak yang
menyadap," katanya.
Ia menceritakan sewaktu era
pemerintahan Presiden Soeharto,
pengamanan terkait pembicaraan
rahasia dan penting seorang kepala
negara dilakukan oleh BAIS TNI. Ia
tidak tahu apakah kini masih
berlaku seperti itu.

Pensiunan perwira tinggi yang
seangkatan dengan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono saat di
Akademi Militer Nasional Angkatan
1973 itu mengakui bahwa London
terkenal dalam dunia sadap-
menyadap dalam kaitan intelijen
dan diplomatik, sehingga tidak
mengherankan muncul peristiwa
yang menimpa kepala negara Asia,
termasuk Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY).

Mengenai bagaimana
mengantisipasinya, ia
mengemukakan, pentingnya
simpul-simpul pengamanan
Presiden meyakinkan bahwa
pembicaraan melalui telepon
hendaknya dilakukan hanya untuk
yang disebutnya "janjian ketemu di
suatu tempat".
"Jadi, pembicaraan telepon tidak
pada konten atau substansi
strategis. Itu paling tidak upaya
untuk menghindari substansi
pembicaraan strategis disadap,"
katanya.

Dalam perspektif lain, Ketua Komisi
I DPR RI, Mahfudz Siddiq, menilai
bahwa penyadapan atas Presiden
Yudhoyono di London pada
Konperensi Tingkat Tinggi Kelopok
20 Negara (KTT G20) pada 1-2 April
2009 terjadi lewat satelit karena
selama ini Indonesia masih
menyewa satelit untuk sistem
komunikasi kenegaraan.
"Penyadapan terhadap sistem
komunikasi kenegaraan kita sangat
rawan, karena sistem proteksi
intersepsi masih belum maksimal.

Misalnya saja, kita masih sewa
satelit swasta untuk sistem
komunikasi-informasi," ujarnya.
Situasi itu sangat memungkinkan
jika komunikasi kenegaraan
Indonesia disalahgunakan oleh
pihak lain untuk kepentingan
tertentu. Menjadi hal sangat
penting bagi Indonesia untuk
menata kembali keamanan sistem
komunikasi-informasi
kenegaraannya, termasuk harus
memiliki satelit khusus yang
dikontrol negara.
Dalam dunia keamanan sangat
dimungkinkan sebuah negara
menyadap negara lainnya. Namun,
hal itu tidak disadari oleh semua
pihak khususnya Indonesia.
Bahkan, bukan tidak mungkin
komunikasi Presiden SBY tidak
hanya disadap oleh intelejen
Inggris saja.

"Ini warning penting. Saya
mengusulkan pemerintah
Indonesia segera mengadakan
satelit khusus untuk sektor
pertahanan-keamanan, dan
khususnya sistem komunikasi
lembaga-lembaga tinggi negara,"
katanya.
Dari kasus penyadapan itu
tampaknya perlu pembenahan ke
dalam, misalnya, prosedur dan
ketetapan keamanan Presiden
dievaluasi sehingga penyadapan
tersebut bisa dihindari.
Selain itu, Lembaga Sandi Negara
perannya perlu ditingkatkan dalam
menangkal berbagai kegiatan yang
patut diduga berupa penyadapan.

Lembaga Sandi Negara mempunyai
sejumlah tugas pokok, antara lain
menetapkan kebijaksanaan
pelaksanaan di bidang persandian
negara sesuai dan berdasarkan
kebijaksanaan umum pemerintah
dan mengatur, mengkoordinasikan
dan mengendalikan hubungan
persandian dan kegiatan-kegiatan
badan-badan persandian, terutama
dalam pengamanan dan
pemberitaan rahasia negara.
Selain memiliki tugas
mengamankan informasi rahasia
negara, Lembaga Sandi Negara
juga memiliki tugas lain, yaitu
memperoleh informasi melalui
analisis informasi rahasia pihak
asing. Informasi tersebut diperoleh
dengan melakukan kegiatan
intelijen sinyal.
Kegiatan itu memperoleh informasi
asing tersebut merupakan bagian
dari pelaksanaan salah satu fungsi
intelijen, yaitu fungsi penyelidikan,
sehingga Lembaga Sandi Negara
memiliki dua misi utama, yaitu
penjaminan keamanan informasi,
dan intelijen sinyal.

Kepala Badan Intelijen Negara
(BIN), Marciano Norman,
menegaskan bahwa saat seorang
kepala negara melakukan
kunjungan ke suatu negara, maka
yang bersangkutan seharusnya
mendapatkan jaminan keamanan,
tidak hanya dalam melakukan
kegiatannya namun juga keamanan
informasi.

Informasi penyadapan ini membuat
Indonesia berupaya semaksimal
mungkin untuk mengevaluasi
sistem pengamanan sehingga tidak
terjadi kebocoran yang tidak perlu.
Perkembangan teknologi yang
sangat cepat dasawarsa ini
menuntut kecakapan khusus untuk
mengimbangi agar informasi
negara tidak mudah bocor.

Hal terpenting memang Indonesia
tidak perlu membalas penyadapan
dengan aksi penyadapan, walau
harus tetap waskita. Sebagai
negara bersahabat, maka
penyadapan sebenarnya tidak
perlu dilakukan karena
persahabatan tumbuh berdasarkan
sikap saling percaya dan diplomasi
yang berjalan baik.
Sumber : ANTARA